AS Tidak Meminta Pulau Cocos Kepada Australia

30 Maret 2012

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Michael Tene, mengatakan berdasarkan pembicaraan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan Menteri Luar negeri Australia, pihak Amerika Serikat tidak pernah meminta Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat mata-mata.

Australia juga tidak pernah menawarkannya kepada pihak Amerika. "Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Australia dengan Menteri Luar negeri Indonesia dalam pembicaraan teleponnya, dan itu kalau Anda cari di media Australia dimana Menteri Luar Negeri maupun Menteri Pertahanannya menyampaikan hal yang serupa," kata Michael saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/3).

Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengirim surat protes kepada Australia selama ini seperti yang diberitakan Washington Post. "Kita memang tidak pernah mengeluarkan nota protes, sekali lagi masalahnya sendiri pun tidak ada masalah," katanya.

Dia menambahkan, di Australia sendiri, hal ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. "Australia mengatakan masalah ini tidak pernah dibicarakan setingkat Menteri antara pihak Amerika Serikat dan Australia, tidak pernah dimintakan oleh pihak Amerika Serikat dan tidak pernah ditawarkan oleh pihak Australia," katanya.

Kemhan RI Bantah Kirim Nota Protes

Sementara itu saat dimintai tanggapannya juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait hal ini.

"Itukan rilisan Washington Post, kalau kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya.

"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.

"Cuma kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu bila itu jadi, kita punya teritotorial dan kedaulatan udara harus kita jaga." Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.

"Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.

Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu ada di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.

Sumber : JURNAS.COM

Wamenhan Tinjau Hercules Hasil Retrofit ARINC

30 Maret 2012

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung ke pesawat angkut TNI AU jenis Hercules C-130 A-1323, di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba di Indonesia pada 17 Februari lalu diawaki oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI AU langsung dari AS. Kedatangan pesawat ini didukung oleh empat teknisi dari pihak ARINC, perusahaan yang ditunjuk meretrofit Hercules TNI AU tesebut.



Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada 24 Februari dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Kementrian Pertahanan dan DPR Bahas Shopping List hingga 2014 yang Dibiayai Pinjaman

28 Maret 2012
Marinir diusulkan untuk mendapatkan tambahan kendaraan 8x8 BTR-80A sebanyak 14 unit sehingga menjadi total 26 unit dan tank BMP-3F sebanyak 37 unit sehingga total menjadi 54 unit (photo : Kaskus Militer)


Ketua HLC dan Komisi I DPR Bahas Rencana Modernisasi Alutsista Melalui APP 2010-2014

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja (shopping list) alutsista bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.
TNI AL mengusulkan untuk membeli tiga kapal multi-role light frigates ex Nakhoda Ragam class (photo : Deadmans Handle)



Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi Su-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI. (MAW/SR).

(DMC)

Puluhan Roket Produksi Indonesia Berhasil Diujicobakan

28 Maret 2012

Roket R-Han 122 yang diujicoba telah dipasang di atas platform truk GAZ-63 (eks BM-14) dan truk Perkasa (all photos : Audrey)

Baturaja, Sumsel (ANTARA News) - Sebanyak 50 Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil diujicobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara, di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu.

Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek, Budi Teguh Raharjo sempat menunjukkan contoh roket R-Han 122 itu, kepada Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum melakukan uji coba roket tersebut.

Sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 diujicobakan sebagai hasil pengembangan konsorsium dari Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis, guna mendukung kemandirian roket 2014 bagi Kementerian Pertahanan.

Roket R-Han 122 memiliki kecepatan maksimum 1,8 mach dan jarak tembak hingga 15 km.


Selain Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah pejabat Pemptov Sumsel dan Pemkab OKU, beberapa petinggi TNI, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyotomo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Gatot Numantyo ikut pula saat menyaksikan uji coba roket R-Han 122.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan melakukan pengecekan pada mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

2014, Indonesia Siapkan Roket 100 Kilometer

Rencana pengembangan roket R-Han 122 (photo : Defense Studies


BATURAJA, KOMPAS - Tahun 2014 ditargetkan Indonesia sudah mampu membuat sendiri roket berdaya jelajah di atas 100 kilometer. Roket tersebut merupakan proyek jangka panjang dan kolaborasi teknokrat dan birokrat.

"Ini sebuah perjalanan maraton kebangkitan industri pertahanan kita," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (28/3), seusai menyaksikan uji coba R-Han 122 milimeter di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Sumatera Selatan.
Uji coba ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan uji-uji sebelurnnya. Sebelumnya, November 2011, peluncuran roket dilakukan dari dudukan berupa karung. Saat ini, PT Pindad sudah membuat peluncur roket yang terdiri atas 16 tabung.
Sjafrie menilai, terjadi kemajuan yang signifikan walaupun harus ada pengembangan kualitas. Rencana berikutnya adalah mengadakan transfer teknologi untuk perbaikan. "Targetnya, jarak tempuhnya tahun 2014 sudah tiga digit dan akan menggunakan seluruh kemampuan multilaunch rocket system," ujarnya.
Saat ini R-Han 122 yang berkaliber 122 millimeter itu memiliki jarak tempuh 14 kilometer. Roket ini diproduksi bersama oleh Kementerian Pertahanan serta Kementerian Riset dan Teknologi.
PT Dahana membuat bahan peledaknya, PT Krakatau Steel membuat baja untuk nozzle dan merakitnya, sementara PT Dirgantara Indonesia memproduksi berbagai komponen seperti selongsong dan sirip.

PT Pindad membuat hulu ledak (warhead) dan memodifikasi mobil untuk peluncur 16 tabung yang bisa berputar 360 derajat.
"Uji coba hari ini penting karena berarti kita sudah membuktikan bahwa konsep kita sudah benar, tinggal memperbaiki saja," kata Direktur Utarna PT Pindad Adik A Soedarsono.
Roket dalam strategi militer sangat penting dalam penangkalan dan penolakan.
Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Brigjen Aryadi Patmanegara menjelaskan, kalau sudah bisa diproduksi di dalam negeri, akan sangat efisien. Sebab, seperti roket yang dibeli Singapura dan Malaysia, dengan jangkauan 43 kilometer dan 40 kilometer, harga seluruh sistemnya, termasuk 18 kendaraan peluncur, mencapai Rp 3 triliun. (EDN)
(Kompas)

Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia

29 Maret 2012


Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org)



JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos


Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber : BBC.CO.UK

Tiga Perusahaan Nasional Siap Pasok Radar Pertahanan Udara dengan ToT

26 Maret 2012

Radar Northrop Grumman AN/TPS-78 (photo : Northrop Grumman)

Bertempat di Jakarta Convention Center, pada tanggal 21-23 Maret 2012 digelar perhelatan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang diikuti dengan penyelenggaran pemeran Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX 2012). Pameran ini lebih banyak menampilkan alutsista produksi dalam negeri, meskipun beberapa peserta ada juga yang berasal dari negara lain.

Defense Studies menyempatkan diri untuk berkunjung ke anjungan PT LEN, PT INTI, dan PT CMI dalam kesiapannya untuk mengikuti tender pengadaan radar pertahanan udara setelah Thales Raytheon Systems menyelesaikan pemasangan tiga radar pertahanan udara jenis Master-T di Merauke, Saumlaki dan Timika.
Berkenaan dengan rencana pemenuhan MEF hingga tahun 2024 dalam bentuk tersedianya 32 instalasi radar yang dapat mengcover seluruh wilayah Nusantara maka beberapa daerah direncanakan untuk dipasang radar antara lain Jayapura, Manokwari, Morotai, Poso, Singkawang, dan Tabulang. Tender terakhir yang dilaksanakan mensyaratkan radar pertahanan udara jarak jauh jenis 3D dengan jangkauan 400km.
PT. Inti dan Northrop Grumman
PT Inti rencananya akan menggandeng perusahaan asal AS NorthropGrumman, radar yang ditawarkan adalah AN/TPS-78 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari AN/TPS-70 yang telah menyandang predikat ‘combat proven’ dan digunakan di lebih dari 20 negara termasuk Thailand. Radar ini disebutkan mempunyai keunggulan dalam air mobility. Keseluruhan sistem dapat diangkut dalam satu pesawat C-130 Hercules dan dapat diinstall dalam 30 menit. Keunggulan lainnya adalah radar ini lebih tahan jamming.
AN/TPS-78 adalah radar 3D yang beroperasi dalam frekuensi S-band (2-4 GHz) dan disebutkan mempunyai jangkauan 240 nautical miles (455km).
Kerjasama PT Inti dan Northrop Grumman akan dideklarasikan pada bulan April 2012 di Bali. Melalui kesepakatan tersebut PT Inti akan mendapatkan porsi pekerjaan 40% sedangkan sisanya dikerjakan oleh Northrop Grumman.
Radar Lockheed Martin AN/TPS-77 (photo : Lockheed Martin)
PT CMI Teknologi dan Lockheed Martin
PT CMI Teknologi telah menandatangani kerjasama dengan Lockheed Martin pada bulan Maret 2012. Sesuai dengan kesepakatan tersebut maka terhadap produk radar AN/TPS-77 yang dipasarkan oleh Lockheed Martin maupun CM-77 yang dipasarkan oleh PT CMI semuanya mengandung komponen modul buatan CMI.
Radar AN/TPS-77 beroperasi dalam frekuensi L-band (1-2 GHz), mempunyai jangkauan 250 nautical miles (463 km) dan telah digunakan di 22 negara, tetangga terdekat yang menggunakannya adalah Australia dan Singapore . Keunggulan radar ini adalah mampu mendeteksi sasaran di bawah horizon hingga -6°. Jika radar ini dipasang di atas bukit maka mampu mendeteksi penerbangan pesawat atau helicopter yang terbang rendah mengikuti kontur lembah.
PT CMI Teknologi sebagai perusahaan mikrowave asal Bandung sebelumnya telah berhasil membuat microwave signal processor untuk pesawat F-5 dan F-16 yang digunakan Indonesia ketika mengalami embargo. Kualitas produk yang dihasilkannya dinilai baik oleh Lockheed Martin sehingga memilihnya sebagai mitra untuk bekerja sama.
Radar Thales Raytheon Systems Groundmaster 400 (photo : Thales Raystehon Systems)
PT Len Industri dan Thales Raytheon Systems (TRS)
Thales Raytheon Systems baru saja menyelesaikan pemasangan 3 radar pertahanan udara jarak jauh jenis Master-T untuk Indonesia Bagian Timur. Dalam website resmi Thales Raytheon disebutkan bahwa TRS dan PT Len Industri telah sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan radar berikutnya bagi TNI, dan hal ini dibenarkan oleh anjungan PT Len Industri dalam pameran ini.

Mengenai jenis radar yang akan diajukan, pihak PT Len Industri mengatakan bahwa radar Master-T tetap akan diajukan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan radar seri lain yaitu Ground Master 400 (GM-400). Radar GM-400 ini telah dipesan juga oleh Angkatan Udara Malaysia.

Sama seperti radar Master-T, radar GM-400 beroperasi pada frekuensi S-band (2-4 GHz) dengan jangkauan 470 km. Disain radar GM-400 tergolong unik karena radar head dan cabin-nya digabung, meskipun hal ini akan membuat ukuran cabin menjadi kecil namun menjadikannya sebagai radar yang kompak.

Dari kerjasama PT Len dan TRS ini maka PT Len akan mendapatkan porsi 40% dalam muatan lokal jika duet ini memenangkan tender.

(Defense Studies)

Menhan Purnomo Yusgiantoro Dilaporkan ke KPK

20 Maret 2012

JAKARTA - Dugaan penggelembungan harga pembelian enam pesawat tempur Sukhoi akhirnya dilaporkan Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Semua surat-surat, perhitungan-perhitungan yang menimbulkan kerugian negara sekitar US$73 juta dilampirkan," kata Poengki Indarti di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Poengki, pihak yang dilaporkan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku lembaga yang bertanggungjawab atas pengadaan Alutsista RI. Dijelaskan Poengki bahwa praktik korupsinya dengan modus penggelembungan harga pembelian pesawat tempur asal Rusia ini menggunakan agen atau rekanan.

"Karena inikan G to G, nggak boleh ada rekanan. Pemerintah Rusia mereka punya perusahaan sendiri, mereka punya kantor di sini. Namun operasionalnya dilakukan oleh Trimarga. Kecurigaan lain adalah kredit ekspor. Ini banyak ruginya, buat rekanan akan ada fee sekitar 15 persen," papar Poengki yang mengaku akan diterima oleh langsung oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium ketidakberesan dalam proses pengadaan 6 Sukhoi dari Rusia. ICW mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun.

"Sejak awal proses pengadaan 6 Sukhoi oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kemenhan dan Rusia, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Hal inilah yang membuat harga dalam pengadaan Sukhoi ini menjadi sangat fantastis," ujar Wakil Koordinator Ketua ICW, Adnan Topan Husodo hari ini.



Disampaikan dia pada tahun 2010 harga Sukhoi diketahui US$55 juta per unit, namun kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu diperoleh selisih harga US$28 juta untuk setiap unitnya.

"Sehingga total penggelembungan atau mark up untuk 6 unit mencapai US$168 juta. Kalau dihitung di rupiah US$1 adalah Rp9.500 maka totalnya menjada Rp1.596 triliun," jelas Adnan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" kata di Gedung DPR, Senin, 19 Maret 2012.

Sumber : VIVANEWS.COM

Sekjen PBB Minta Indonesia Tambah Pasukan

20 Maret 2012

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor. Ban Ki Moon di antaranya akan melakukan pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia dalam misi pemelihara perdamaian PBB.

"Sekjen PBB didampingi Istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah delegasi PBB, hari ini menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Hartind, Fasdiklat PMPP TNI ini merupakan Fasdiklat terbesar di Asia Tenggara yang dibangun sebagai pusat pendidikan bagi prajurit TNI yang akan bertugas sebagai pasukan Perdamaian PBB.

Kunjungan Sekjen PBB beserta rombongan ini diharapkan dapat memberikan informasi langsung terkait perkembangan terkini dari UN Peacekeeping Operation sekaligus memberi kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas peacekeepers Indonesia.

"Sekjen PBB akan memberikan ceramahnya tentang United Nations Peace Keeping," ujar Hartind.

Saat ini, hampir 2.000 anggota pasukan Indonesia tersebar di enam misi penjaga perdamaian PBB, yaitu 1.455 personel bertugas di UNIFIL di Lebanon, 192 orang di MONUSCO Republik Demokratik Kongo, 170 di MINUSTAH Haiti, 146 di UNAMID Darfur, delapam personel di UNMIS Sudan Selatan dan satu personil di UNMIL Liberia.

Dalam kunjungan ini, Sekjen PBB diterima Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dan beberapa menteri terkait di Holding Auditorium PMPP TNI.

Sumber : JURNAS.COM

Ambisi Indonesia Jadi 10 Besar Negara Pengirim Pasukan Perdamaian

21 Maret 2012

Presiden Yudhoyono (kanan) memakai helm United Nations (UN) dari Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) di Auditorium Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf



BOGOR - Indonesia berambisi untuk masuk dalam sepuluh besar negara pengirim pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan Indonesia berkeinginan untuk mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian hingga mencapai 10 ribu personil.

"Sekarang kami memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari sepuluh besar negara di dunia yang berkontribusi sampai 10 ribu personil," kata Presiden dalam pengantarnya sebelum Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyampaikan pidato berjudul "UN Peacekeeping: Challanges and Opportunities for Indonesia".

Kehadiran Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian seluas 261,712 hektar di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, menurut Presiden, adalah salah satu upaya untuk memenuhi tujuan tersebut.

Pusat pemeliharaan tersebut dibangun sejak 2010 dan dijadwalkan selesai pada tahun anggaran 2014. Selain menjadi pusat misi pemeliharaan perdamaian, lokasi itu juga menjadi tempat pasukan gerak cepat, pelatihan penanggulangan antiteror, universitas pertahanan, pusat pelatihan bahasa, latihan penanggulangan bencana, dan latihan olahraga militer.



Pusat pemeliharaan yang telah diresmikan oleh Presiden Yudhoyono pada 19 Desember 2011 itu diharapkan dapat menjadi lokasi pelatihan bagi pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan ke daerah konflik.

Pesiden Yudhoyono menyatakan pasukan pemelihara perdamaian tidak hanya harus memiliki keahlian militer namun juga keterampilan untuk mengenal budaya dan bahasa penduduk setempat.

"Mereka harus bisa bekerja dengan pasukan militer dari berbagai negara dan juga memiliki keahlian antiteror serta misi penyelamatan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan bahasa negara setempat," tuturnya.

Saat ini, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 1.900 personil yang bertugas di Lebanon Selatan.

Indonesia sekarang termasuk dalam 20 besar negara pengirim pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Pesawat Patroli TNI AL Halau Pesawat Malaysia di Ambalat

20 Maret 2012

Puspenerbal saat ini tengah menunggu kedatangan 5 pesawat jenis CN 235-220 untuk memperkuat unsur patroli maritim (Foto: ALERT 5)



SURABAYA - Pesawat patroli TNI-AL mengusir satu pesawat Tentara Diraja Malaysia yang melanggar wilayah Indonesia dengan terbang di atas Karang Unarang, Perairan Ambalat, Kalimantan Timur.

Direktur Perencanaan Dan Pengembangan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), Kolonel Laut (P) Imam Musani, ketika dihubungi ANTARA di Surabaya Selasa (20/3) mengatakan, pesawat Malaysia yang melakukan pelanggaran itu berjenis CN-235 dengan nomor lambung M44-05.

"Peristiwa pengusiran terjadi sekitar pukul 10.32 WITA. Saat itu pesawat patroli TNI-AL jenis Casa NC-212-200 melihat pesawat Malaysia melintas masuk wilayah RI di atas Karang Unarang," katanya.

Pesawat Casa TNI-AL yang dipiloti Mayor Laut (P) Imam Safii dan sedang melakukan Operasi Tameng Hiu di wilayah Tarakan, Perairan Ambalat dan sekitarnya, langsung bergerak membayang-bayangi pesawat milik Malaysia dan selanjutnya melakukan pengusiran.

Kolonel Imam Musani menambahkan, peristiwa pelanggaran batas wilayah yang dilakukan pihak Tentara Diraja Malaysia tersebut, bukan terjadi kali ini saja.

Selain melanggar batas wilayah udara, kapal perang milik Tentara Diraja Malaysia juga beberapa kali memasuki wilayah perairan RI dan diusir kapal perang Indonesia yang sedang patroli.

"Ke depan, kami akan lebih mengintensifkan kegiatan operasi dengan menambah frekuensi kegiatan patroli udara," ujar Musani.

Menurut ia, Puspenerbal saat ini tengah menunggu kedatangan lima unit pesawat baru jenis CN-235-220 yang dipesan TNI-AL dari PT Dirgantara Indonesia untuk memperkuat armada udara yang ada saat ini.

Beberapa waktu sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menegaskan bahwa masalah pengamanan di wilayah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga tetap menjadi prioritas dari TNI-AL.

Sumber : ANTARANEWS.COM

KRI Singa Dipasang ESM di Fasharkan

16 Maret 2012

KRI Singa 651 adalah kapal tipe FPB-57 dan berfungsi sebagai kapal cepat torpedo (all photos : TNI AL)
Fasharkan Dukung KRI Siap Operasi

Untuk menyiapkan unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) agar siap beroperasi, tidak hanya dilakukan oleh para awak kapal, namun juga melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Surabaya. Fasharkan Surabaya memilki peranan penting dalam mendukung penyiapan unsur KRI yang berada di jajaran Koarmatim agar siap melaksanakan operasi setiap saat.

Sebagai komponen tak terpisahkan, Fasharkan memiliki beberapa bengkel dalam memberikan dukungannya terhadap KRI. Bengkel tersebut adalah bengkel Bangunan Kapal (Bengbakap), Bengkel Mesin (Bengsin), Bengkel Senjata (Bengsen), Bengkel Elektronika (Benglek) dan Bengkel Listrik (Benglis). Masing-masing bengkel memilki personel dengan kemampuan khusus sesuai bidangnya. Untuk mendukung kerja para teknisi, bengkel yang ada di Fasharkan dilengkapi sarana dan peralatan yang memadai.


Banyaknya KRI dijajaran Koarmatim yang harus siap setiap saat, membuat personel Fasharkan dituntut bekerja ekstra keras. Bahkan tidak jarang dari mereka harus melaksanakan tugasnya sampai habis kerja. Hal itu beberapa kali pernah dilaksanakan ketika menyiapkan sebuah KRI yang mendapat tugas khusus secara mendadak, seperti pencarian korban Search And Rescue (SAR) kapal tenggelam, bencana alam dan sebagainya.


Salah satu tugas yang dilakukan personel bengkel di Fasharkan adalah pemasangan pesawat elektronika jenis Electronic Support Measure (ESM), diatas tiang gavel KRI Singa-651. Kapal perang tersebut sedang bersandar di Dermaga Semenanjung PT. PAL Indonesia untuk melaksanakan perbaikan. Pemasangan alat tersebut dilakukan oleh personel Benglek Fasharkan Surabaya bekerja sama dengan para awak KRI.

Letak posisi alat perusak frekuensi radar musuh ESM itu berada di ujung tiang paling tinggi. Untuk mencapai ujung tiang tersebut ahli elektro itu harus memanjatnya. Sedangkan peralatan tersebut bobotnya lumayan berat, sehingga para ahli elektronika itu menggunakan bantuan sebuah crane milik Fasharkan.


Rutinitas kerja personel Fasharkan telah terjadwal dengan baik sehingga target yang dicapai dapat berhasil dengan maksimal. Sebelum berangkat menuju kapal yang akan diperbaiki, mereka telah menyiapkan beberapa peralatan pendukung kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu kerja dan helm. Dalam menunaikan tugasnya, para personel Fasharkan memilki prinsip dasar yaitu kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Tiga prinsip dasar tersebut membuat pekerjaan yang mereka lakukan mendapat hasil yang maksimal.
(Armatim)

Indonesia Perlu Bangun Jejaring Penginderaan Maritim

17 Maret 2012


Petugas operator Bakorkamla menunjukkan titik kordinat lintasan kapal di perairan Selat Melaka pada layar monitor radar saat peresmian kantor Regional Coordinating Center (RCC) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI di perbukitan desa Durung - Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, propinsi Aceh, Jumat (16/3). FOTO ANTARA/Ampelsa/Koz/pd/12.


JAKARTA - Perubahan situasi global menempatkan informasi sebagai senjata penting. Indonesia disarankan mengikuti kondisi ini untuk pengamanan wilayah lautnya.

Situasi hari ini tidak lagi berpijak pada seberapa besar senjata yang dimiliki sebuah kapal perang, melainkan ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dipunyai. Pengamat militer Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengungkapkan, saat ini Indonesia perlu membangun Kewaspadaan Lingkungan Maritim atau Maritime Domain Awareness (MDA).

“Seberapa besar kita membangun informasi untuk intelijen, surveillance (pengawasan), pengamatan dan penginderaan,” kata Andi di Jakarta, Sabtu (17/3). Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu membangun sistem MDA. Andi menjelaskan, Singapura bahkan memiliki pusat-pusat penginderaan di Changi.

”Agar tidak tertinggal dalam jejaring informasi intelijen, Indonesia harus segera membangun MDA secara serius,” katanya. Dengan MDA, jaminan keselamatan maritim tidak lagi diukur dalam skala nasional, tapi dalam ukuran global.

Salah satu bentuk pengumpulan informasi dari sistem MDA adalah dengan menerapkan sistem identifikasi pada kapal-kapal niaga. Sistem ini akan melaporkan kondisi di sekitar kapal tersebut kepada pusat kendali yang sekaligus menjadi bank informasi dan menjadi modal dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut.

Sumber : JURNAS.COM

TNI AL Terus Revitalisasi Alutsista

16 Maret 2012
Kapal perusak kawal rudal PKR-105 (photo : Defense Studies)



JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus melakukan revitalisasi pada alat utama sistem senjata untuk menjaga wilayah laut dari segala ancaman karena peralatan yang ada sudah berusia di atas 30 tahun yang fungsinya mulai berkurang.

"Secara kuantitas, alutsista TNI sebenarnya sudah mencapai kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF). Namun, karena usianya yang sudah tua, fungsi alutsista TNI AL masih jauh dari MEF. Oleh karena itu, saat ini kita sedang gencar mendatangkan alutsista baru," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno di Monumen KRI Harimau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat.

Kasal Laksamana Soeparno mengatakan, selain menambah alutsista baru, strategi TNI AL ke depan adalah memelihara semua alutsista yang ada, merevitalisasi kemampuan alutsista yang sudah lama, merelokasi alih fungsi sesuai kebutuhan alutsista dan menghapus alutsista yang sudah tua.

"Prioritas pengadaan alutsista kami adalah produk dalam negeri," ujarnya.

Kekuatan alutsista TNI AL sendiri saat ini terdiri atas kapal perang sebanyak 151 unit, pesawat sebanyak 54 unit, dan kendaraan tempur sebanyak 339 unit.

Sementara alutsista yang saat ini sedang dipesan adalah tiga kapal selam diesel elektrik buatan Korea Selatan. Pengadaan kapal selam ini diperkirakan akan selesai pada 2015 dan 2016.

"TNI AL juga akan memesan kapal selam dari PT PAL," katanya.

Selain itu, lanjut Soeparno, TNI AL juga akan membeli empat kapal perusak kawal rudal dari PT PAL. Pesanan dari industri dalam negeri berikutnya adalah 16 kapal cepat rudal (KCR) dengan panjang 40 meter dan empat unit kapal cepat rudal Trimaran.

"KCR 40 meter diperkirakan akan selesai akhir 2014," ujarnya.

TNI AL juga telah memesan 15 kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter, dua kapal survei, kapal latih pengganti KRI Dewaruci yang diharapkan tiba sebelum 5 Oktober 2014 dan 12 kapal angkut tank (LST).

Tak hanya itu, TNI AL juga memesan 11 helikopter antikapal selam, enam helikopter antikapal permukaan, helikopter angkut dan 54 tank amfibi.

Bahkan, TNI AL juga akan mendapat hibah kendaraan angkut personil (Armor Personel Carrier/APC) 10 unit dari Korea Selatan.

"Kita berharap ada tambahan hibah sebanyak 25 unit," katanya seraya menambahkan TNI AL juga akan mengajukan pengadaan tiga kapal "multi role light frigates" dari Inggris. (ant/hrb)
 
Sumber :  Investor Daily

Brasil Tawarkan Kerjasama Industri Alutsista

15 Maret 2012


JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pada pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes Brasil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Pemerintah Brasil mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negara.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri, PT. Dirgantara Indonesia, dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara.

Sumber : DMC

Northrop Mendapatkan Kontrak dalam Pengadaan Radar F-16

15 Maret 2012

PG-68 v.9 radar (Photo : Defense Industry Daily)
 Northrop Grumman memenangkan kontrak sebesar $87.7 juta untuk pengadaan 43 radar APG-68 v.9 untku Iraq, Oman, dan Thailand.

Kontrak yang di umumkan oleh Dephan AS bahwa Iraq akan mendapatkan 22 unit, oman 15 unit, dan Thailand 6 unit. semua hal yang berkaitan dengan kontrak ini diharapkan akan selesai sebelum 31 Maret 2015.


APG-68 v.9 di desain untuk menggantikan radar APG-66 standar F-16.

Menurut Northrop radar ini lebih ringan dan memiliki jangkauan 33% lebih luas dalam mode udara, dan biaya perawatan yang lebih rendah. Dibutuhkan 2 hari untuk memasang setiap unit radar ke pesawat.




Sumber : FlightGlobal

China Dukung Modernisasi Militer Indonesia

16 Maret 2012

JAKARTA - Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.

"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis (15/3).

Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.

Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.

Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.

Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.

Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.

Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".

Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.

Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Perakitan F-35 pesanan Australia Segera Dimulai

18 Maret 2012

 RAAF(AU-Australia) sesuai jadwal akan memperoleh 2 kiriman pesawat kiriman perdana pada 2014(Photo : JSF)

JSF(F-35, joint strike fighter) pertama, yang akan di gunakan sebagai baris depan armada tempur Australia, akan segera dikerjakan minggu ini.

Wakil marsekal udara Kym Osley, ketua program new air combat capability, menyangkal kritisi terhadap JSF, seperti dilayangkan oleh organisasi Air Power Australia (APA) yang menyatakan data dari pengujian pesawat tersebut belum memenuhi klasifikasi performa yang di inginkan oleh AS.

Beliau menyatakan RAAF tetap pada jadwalnya akan menerima dua pesawat kiriman perdana pada 2014

"Pesawat kita akan mulai di kerjakan dalam beberapa minggu kedepan," dalam keteranganya di komite parlement.

Saat ini Australia berkomitmen untuk membeli 14 F-35, yang pengiriman perdananya di mulai pada 2014, dan sisanya akan selesai antara tahun 2015 sampai 2017.

Keputusan untuk menambah pemesanan sebanyak 58 unit akan di putuskan tahun depan. RAAF berharap pesawat akan dapat di dengan kekuatan penuh pada 2018.

JSF yang mengalami banyak kritisi mengenai molornya jadwal pengembangan, mahal, dan tidak akan sehandal yang di janjikan.

Pada sesi dengar pendapat bulan lalu APA menyatakan JSF tidak sepadan kemampuanya di banding pesawat dan sistem radar Russia dan Cina terbaru , juga akan lebih mahal dibanding dengan kemampuan yang dimiliki F-22 Raptor.

Mereka menyatakan pesawat baru seperti PAK-FA milik Russia atau J-20 milik Cina terbukti menunjukkan ancaman yang nyata bagi F-35

"Tidak ada perkembangan yang berarti dari proses pengembangan pesawat ini."ungkapnya.

"Kita punya pilot yang sudah mencoba simulasi pesawat tersebut dan mereka heran dengan kemampuan yang dimiliki."

Dephan akan menyatakan laporanya terhadap JSF akhir tahun ini, yang akan memberikan jeda waktu untuk melihat perkembangan JSF, akankah terjadi penundaan dalam pengembangan kemampuan tempur JSF yang mengakibatkan
celah yang harus di tutupi dengan pembelian Boeing Super Hornet.

Wakil Marsekal Udara Osley menyatakan kemungkinan akan adanya  keterlambatan dalam pengembangan perangkat lunak.

"Setiap indikasi yang menjurus kepada keterlambatan dalam setiap jadwal pengembangan akan menjadi perhatian kami."

Beliau juga menyatakan akan mengawasi setiap tahap pengembangan perangkat lunak.

"Kita memiliki persyaratan yang ketat dan memiliki batas minimum yang di butuhkan untuk IOC, dan saya akan mengawasi agar persyaratan minimal akan terpenuhi."



Sumber : 
BusinessSpectator

Hawk Mempunyai Skema Warna Baru

15 Maret 2012

Skema warna baru pada Hawk 200 (photo : skyscrapercity)

Elang Khatulistiwa Ganti Kulit

Kurang lebih 13 tahun lamanya Skadron Udara 1 Lanud Supadio sudah memperkuat pengamanan kawasan di Indonesia bagian barat. Keberadaannya di bumi Khatulistiwa sangat dibutuhkan maklum saja Kalimantan Barat dan kawasan seputar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah kawasan yang berhadapan langsung dengan corong laut China Selatan. Sehingga tidak mengherankan kedatangan Elang Khatulistiwa di Bumi Khatulistiwa ini disambut sangat meriah dan antusias dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

Diawal kedatangannya pesawat tempur taktis ini bercorak loreng coklat namun sejalan dengan waktu dan kebutuhan maka warna atau kulit si Elang Khatulistiwa ini akan diubah menjadi loreng abu-abu. Menurut Danflight Har Skadud 1 Kapten Tek Surat, S.T, perubahan warna ini berdasarkan Petunjuk Teknik Udara (PTU) No. 126 perbaikan Ke IV tahun 2011 tentang Standarisasi Pola dan Warna pengecetan pesawat TNI AU.

“Untuk tahap awal pengecatan dilakukan terhadap 3 pesawat yaitu pesawat TT 0223, TT 0224 dan TT 0234. Sekarang ini pesawat TT 0223 dan pesawat TT 0234 sudah dilaksanakan pengecetan dan masuk tahap finishing. Sedangkan pesawat TT 0224 baru tahap pengaplasan atau penghilangan cat asli”, jelas Danflight Har.

Ia menambahkan untuk proses dari awal hingga selesai pengecatan pesawat dilaksanakan oleh anggota Banharlap Depohar 30. Untuk satu pesawat memakan waktu lebih kurang 10 hari dan rencananya ketiga pesawat ini akan ditampilkan pada acara puncak HUT Ke-66 TNI Angkatan Udara tanggal 9 April mendatang di Jakarta.
Sumber : TNI-AU

Anggaran Kementrian Pertahanan Diusulkan Dipotong Pada Perubahan APBN 2012

 14 Maret 2012





JAKARTA - Pemerintah mengusulkan pengurangan atau pemotongan anggaran Kemenhan pada Perubahanan APBN 2012 sebesar Rp 329,4 miliar dari total anggaran Kemenhan 2012 ini sebesar Rp 72,538 triliun.

"Turun sekitar 0,45 persen dari total pagu anggaran Kemenhan 2012 ini. Namun penurunan anggaran di Kemenhan ini sesungguhnya paling kecil,dibandingkan penurunan anggaran di Kementerian lainnya," ujar Sekjen Kemenhan Marsda Eris Harryanto dalam raker pembahasan APBN Perubahan 2012 di Komisi I DPR, Selasa (13/3).

Eris menjelaskan, pemotongan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 itu dilakukan pada pengurangan belanja barang.

"Untuk pemotongan anggaran pada Mebes TNI sebesar Rp 24,9 miliar, TNI AD Rp 173,37 miliar,TNI AL Rp 34,05 miliar dan TNI AU Rp 34,89 miiar serta Kemenhan Rp 62,22 miliar," ujarnya.

Menurut Eris, pemotongan anggaran di Kemenhan ini akan mempengaruhi atas perencanaan-perencanaan organisasi di Kemenhan, baik untuk pemeliharaan dan belanja Alutsista, pendidikan tentara, dan lainnya.

"Untuk itu, kami kalau boleh berharap, agar anggaran Kemenhan dapat dipenuhi seperti dana pagu 2012 yang sebelumnya telah ditetapkan. Agar kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi realisasi sejumlah program Kemenhan yang telah disusun sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pengurangan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 ini baru sebatas usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.

"Sementara DPR belum tentu juga menyetujui adanya pengurangan anggaran di Kemenhan tersebut. DPR perlu membahas hal ini, termasuk dibahas di Banggar," tegasnya.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Patroli Counter Rocket Launching Operation Unifil

12 Maret 2012 
LEBANON - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL (Indobatt) melaksanakan patroli Counter Rocket Launching Operation (CRLO) bersama dengan pasukan tentara Lebanon LAF (Lebanese Armed Force) disekitar area Kompi Chetah UN Posn 9-2, Az Ziqqiyah, Minggu (11/3).

Patroli yang diberi sandi CRLO 466 ini dilaksanakan untuk menjaga agar wilayah Indobatt, terutama disekitar sungai Litani River Area Kompi C aman dari upaya-upaya peluncuran roket oleh kelompok tertentu ke wilayah Israel. (Sumber: Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-F/Unifil/ Lettu Inf Suwandi)




Dankormar Terima Paparan Ranfib KAAVP7A1

12 Maret 2012

Samsung Techwin KAAVC7A1 versi komando (photo : Chosun)

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin didampingi Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington menerima paparan teknis tentang kendaraan amfibi pengangkut personel (Korea Amphibious Assault Vehicle-KAAV) versi personel (KAAVP7A1) dan Komando (KAAVC7A1) di Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jakarta, Senin (12/3).

KAAV yang merupakan produk Samsung Techwin (STW), Defense Program Division tersebut merupakan versi terbaru dari kendaraan amfibi pengangkut personel AAV-7/ LVT-7 yang telah dimiliki Korps Marinir. Kendaraan Amfibi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan taktis Korps Marinir dalam peperangan abad 21. Sejak diperkenalkan, KAAV telah mengalami serangkaian modifikasi dan program upgrade yang mendapatkan reputasi sebagai kendaraan serbu amfibi terbaik di dunia.

Samsung Techwin KAAVP7A1 versi angkut personil (photo : RoKMC)

KAAVP7A1 memiliki beberapa kelebihan antara lain daya tembak efektif dengan proteksi lapis baja, komando, kontrol, dan kemampuan angkut pasukan dan kargo dari kapal ke pantai. Selain itu, kendaraan ini memiliki kemampuan untuk menaklukan pantai sulit dan medan kasar.

Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Korps Marinir (Irkormar), sejumlah Asisten dan Kadis Korps Marinir, serta Danmenkav-2 Marinir dengan didampingi Danyon Tankfib-2 Marinir, Danyon Ranratfib-2 Marinir dan Danyon Kapa-2 Marinir.

Samsung Techwin KAAV7 (image : Samsung Techwin)

Presentasi yang diprakarsai PT Mitra Jala Dharma tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dan acara foto bersama.

Sumber : Marinir

Korvet Rudal Berkemampuan Tinggi

12 Maret 2012

korvet kelas Victory sedang dalam tahap upgrade (photo : sgforum)

Sebagai tahap transformasi tahap ketiga, AL Singapura meng upgrade korvet kelas Victory untuk menjaga kemampuan dan fleksibilitas dalam kebutuhan operasi yang akan datang. Sampai saat ini, tiga dari enam korvet telah selesai di upgrade.

kunci dari upgrade ini adalah

a. Enhanced Combat Management System



sistim manajemen tempur akan di upgrade sehingga menyamai kelas fregat (photo : Cyberpioneer)
sama halnya dengan kelas fregat, korvet rudal akan di lengkapi dengan peralatan tempur paling canggih, yang akan memberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman dari permukaan, bawah air, maupun udara. Combat Management System (CMS) yang dimiliki korvet akan membantu menangani dan mengkontrol semua sistem persenjataan dan sensor di dalam kapal. sistim ini menanamkan sistim intelijen dan pelacakan, identifikasi target, dan penanganaan persenjataan. perlengkapaan ini akan meningkatkan kecepatan dalam mendeteksi dan bereaksi lebih cepat dalam penanganan ancaman.

b. Sensor yang telah di tingkatkan (termasuk alutsista tanpa awak)



pesawat intai tanpa awak akan meningkatkan kemampuan korvet dalam pengintaian.(photo : Sgforums)

Sistem Sensor yang akan di tanamkan di korvet ini akan meningkatkan kemampuan intai udara. Terlebih lagi korvet ini akan mampu meluncurkan peswat tanpa awak. Kemampuan ini akan meningkatkan kemampuan akan pemahaman medan, juga kemampuan pengintaian dan identifikasi target.

Spesifikasi korvet rudal :

Sumber : Mindef

Modifikasi ringan MH-60R AL Australia

10 Maret 2012

Sikorsky MH-60R ASW helicopter (photo : Sikorsky)
 
 AIR 9000 tahap 8 sedang berusaha mendapatkan sistem penunjang dan persenjataan dari 24 helikopter MH-60R Seahawk Romeo, untuk menambah kemampuan 16 S-70B-2 Seahawk yang sudah uzur, dan proyek Seasprite yang di tunda.

MH-60R adalah platform yang masih di gunakan AL Amerika, dengan total produksi 100 unit dan pencapaian 90.000 jam terbang. Helikopter ini akan di persenjatai dengan rudal anti tank Hellfire, torpedo Mk 54, sonar beserta peluncurnya, radar multi-peran, dan sistem pertahan terpadu. Tugas utama helikopter ini adalah operasi anti kapal selam dan operasi anti kapal permukaan,namun dapat juga dipergunakan sebagai helikopter angkut, intai, dan SAR.

MH-60R adalah helikopter yang sudah memiliki konfigurasi tertentu, tetapi akan di modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan AL Australia. Semua helikopter akan di produksi dengan konfigurasi standar AL Amerika, sedangkan  tahap modifikasi akan dilaksanakan pada periode 2018-2020.Proyek ini juga meliputi modifikasi kedua fregat kelas Anzac dan kapar perusak udara kelas Hobart.

Persetujuan dalam pengadaan MH-60R telah di umumkan pada 16 Juni 2011. DMO (Pabrik MH-60R) merencanakan kedatangan helikopter pertama pada 2014, dan dapat di gunakan secara penuh pada 2015.
 

Korea Selatan Akan Hibahkan 16 Pesawat Tempur F-5 Tiger Kepada Indonesia

10 Maret 2012


Semula pernah diberitakan bahwa sebagai bonus pembelian 16 T-50 Golden Eagle maka Korea Selatan akan menghibahkan 16 pesawat latih lanjut Hawk Mk-67, namun akhirnya tipe pesawat beralih menjadi F-5 Tiger (photo : Scramble)

Kementrian Pertahanan dalam upaya percepatan pemenuhan MEF TNI telah merencanakan untuk menambah puluhan pesawat tempur baru hingga akhir tahun 2014. Termasuk diantaranya adalah hibah 16 pesawat tempur F-5 (1 skadron) bekas pakai dari Angkatan Udara Korea Selatan.

Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam keterangannya menjelaskan mengenai rencana Kementrian Pertahanan untuk melengkapi alutsista yang diperlukan oleh TNI Angkatan Udara khusunya jenis pesawat tempur pada Lokakarya 50 Tahun Kohanudnas bulan lalu di Jakarta.

“Kita akan push pada akhir tahun 2014 nanti kita akan ada tambahan paling sedikit 78 pesawat tempur : 6 Sukhoi, 24 F-16, kemudian T-50 satu skadron, dan karena kita mendapatkan T-50 1 skadron maka kita akan mendapatkan hibah juga dari Korea - memang akan ada tambahan lagi 1 skadron F-5 Tiger dari Korea karena kita membeli T-50 - dan tambah lagi 16 pesawat atau 1 skadron Super Tucano” kata Menhan.

Menhan Purnomo Yusgiantoro melanjutkan “Jadi kalo dihitung-hitung kita punya 3 skadron penuh light fighters, untuk counter insurgency adalah Super Tucano, kemudian 2 lagi adalah 1 F-5 Tiger dan 1 T-50. Kemudian tambahan 6 Sukhoi dan 24 F-16 yang kita akan upgrade jadi setara block 52.”

Mengenai rencana upgrade 24 pesawat F-16 hibah dari AS Menhan menambahkan “Saya katakan setara blok 52 karena ini permintaan dari DPR, kita tadinya akan upgrade/falcon up setara blok 32 tapi kemudian kita memenuhi permintaannya jadi setara blok 52”.

“Jadi kalau ditotal at the end of 2014 kita akan mempunyai tambahan 78 pesawat tempur baru” tambah Purnomo sambil menutup penjelasannya

(
Statement Menteri Pertahanan)

Kadispen AU: Tidak Ada Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

09 Februari 2012


F-5 Tiger Angkatan Udara Taiwan (photo : nen186)

itoday - Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut.

“Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3).

F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an.

Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya.

Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58.

Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia.

Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI A, agar bisa bertugas hingga 2020.*

Foto Dari Airliners.net





  
 

Sumber : Airliners.net

Kasad: tawaran Leopard Jerman cukup menjanjikan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menilai tawaran tank tempur utama Leopard 2A6 dari Jerman lebih menjanjikan dibandingkan tawaran Belanda.

"Tawaran Jerman cukup menjanjikan untuk mengisi kekosongan. Apalagi Belanda masih ada permasalahan dari parlemen," kata Pramono di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, Kamis.

Jerman, katanya, tidak hanya menjanjikan alih teknologi melalui pelatihan bagi pelatih tapi juga menawarkan produksi bersama dalam pembuatan beberapa bagian dari tank seberat 60 ton tersebut dengan menggandeng PT Pindad.

Bahkan, lanjut dia, Jerman menantang kesiapan industri pertahanan dalam negeri.

Lebih lanjut Pramono mengatakan, pihaknya berusaha mendapatkan 100 tank Leopard dengan anggaran 280 juta dolar AS yang tersedia.

"Adapun mekanisme pembelian dilakukan langsung antarpemerintah," ujarnya.(S037)


Sumber : ANTARA

Kemenhan dan Komisi 1 DPR Pekan Depan Gelar Rapat Bahas Polemik Sukhoi


BANDUNG - Pekan depan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menggelar rapat konsultasi dengan Komisi I DPR RI membahas polemik yang beredar di masyarakat terkait pengadaan alutsista.

"Bukan pemanggilan, tapi rapat konsultasi untuk membahas pengadaan alutsista. Dengan adanya rapat konsultasi ini, kita harap semua polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan mark-up itu bisa reda," kata Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin, di Bandung, Jumat (9/3).

Menurut Hartind, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan rapat konsultasi ini bakal digelar. "Yang jelas pekan depan," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tritamtomo mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar secara terbuka sesegera mungkin. Menurutnya, Komisi I terutama mengharapkan kehadiran anggota High Level Comittee (HLC) yang diketuai Wamenhan Sjafrie Syamsoeddin dalam rapat tersebut.

"Karena sesuai dengan instruksi Presiden, Wamenhan-lah yang punya wewenang dalam pengadaan alutsista. Untuk itu, Komisi I akan meminta konfirmasi kepada HLC dan Wamenhan," katanya.

Ditambahkan Tritamtomo, selain membahas mekanisme pengadaan alutsista secara rinci, secara khusus Komisi I juga akan mempertanyakan dugaan adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI AU.

"Untuk menjawab kesimpangsiuran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pengadaan Sukhoi ini. Semua tentunya akan terjawab setelah rapat konsultasi dengan Kemenhan nanti," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
 
DEF CON © 2010 | Designed by Trucks, in collaboration with MW3, Broadway Tickets, and Distubed Tour