Rudal anti pesawat Grom, merupakan rudal pertahanan udara jarak pendek yang kini di operasikan oleh satuan Arhanud TNI AD
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu telah selesai melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Polandia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tim komisi I ini selama kunker ke Polandia itu, di antarnya melihat secara langsung industri pertahanan yang mereka bangun.
"Jadi konsen agenda kunker ke Polandia kemarin itu secara garis besar ada dua hal, yaitu ada yang fokus urusan luar negeri dan satu lagi yang konsen dalam urusan industri pertahanan untuk tujuan pengembangan alutsista," ujar Roy Suryo anggota Komisi I kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (24/4).
Roy mengatakan, saat melihat industri pertahanan Polandia, delegasi anggota Komisi I sempat mempertanyakan soal tanggung jawab salah satu perusahaan Polandia, terkait pembelian alutsista oleh TNI berupa rudal anti serangan udara (Grom). Karena dari beberapa kali uji coba, ternyata gagal terus atau tidak berfungsi dengan baik. "Jadi kita menuntut tanggung jawab perusahaan itu untuk memperbaiki kontraknya dan menjamin bahwa alutsista yang dijual itu memang memili kemampuan yang benar sebagaimana spek alutsista yang ditawarkan tersebut.
Jika tidak sesuai maka Indonesia berhak menuntut janggung jawab dari perusahaan penjual alutsista tersebut secara serius," ujar politisi Demokrat ini. Menanggapi atas keluhan dari delegasi DPR ini, kata Roy, pihak Polandia pun telah berjanji akan segera menegur perusaan penjual peluru kendali tersebut.
"Kedepannya jika ada produk yang gagal seperti itu, kita minta mereka menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jika tidak maka lebih baik kita tidak lanjutkan saja kerjasama seperti itu dan mereka mengatakan tentu akan memperbaiki MoU-nya dan menegur perusahaannya," ujarnya.
Komisi I juga nantinya meminta Mabes TNI, jika akan kembali membeli peluru kendali dari Polandia tersebut, DPR minta mesti ada MoU yang jelas agar tidak merugikan kepentingan RI. "Utamanya, kalau ada produk yang gagal seperti itu, mesti ada jaminan diganti dengan produk serupa yang kualitasnya benar dan kondisinya lebih baik lagi," katanya.
Namun di dalam negeri sendiri sejauh ini memang belum ada rencana untuk membeli helikopter dari Polandia, baik untuk Polri dan TNI. Namun jika nantinya Polandia menawarkan untuk menjual pesawatnya, DPR akan mengarahkan agar mereka juga melakukan kerjasama dengan PT DI untuk alihteknologi dan produksi bersama saja," ujarnya.
Sumber : JURNAS.COM
