30 Maret 2012
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Michael Tene, mengatakan berdasarkan pembicaraan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan Menteri Luar negeri Australia, pihak Amerika Serikat tidak pernah meminta Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat mata-mata.
Australia juga tidak pernah menawarkannya kepada pihak Amerika. "Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Australia dengan Menteri Luar negeri Indonesia dalam pembicaraan teleponnya, dan itu kalau Anda cari di media Australia dimana Menteri Luar Negeri maupun Menteri Pertahanannya menyampaikan hal yang serupa," kata Michael saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/3).
Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengirim surat protes kepada Australia selama ini seperti yang diberitakan Washington Post. "Kita memang tidak pernah mengeluarkan nota protes, sekali lagi masalahnya sendiri pun tidak ada masalah," katanya.
Dia menambahkan, di Australia sendiri, hal ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. "Australia mengatakan masalah ini tidak pernah dibicarakan setingkat Menteri antara pihak Amerika Serikat dan Australia, tidak pernah dimintakan oleh pihak Amerika Serikat dan tidak pernah ditawarkan oleh pihak Australia," katanya.
Kemhan RI Bantah Kirim Nota Protes
Sementara itu saat dimintai tanggapannya juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait hal ini.
"Itukan rilisan Washington Post, kalau kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya.
"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.
"Cuma kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu bila itu jadi, kita punya teritotorial dan kedaulatan udara harus kita jaga." Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.
"Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.
Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu ada di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.
Sumber : JURNAS.COM
Tampilkan postingan dengan label RAAF. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label RAAF. Tampilkan semua postingan
Label:
RAAF,
TNI AU,
USAF
Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia
29 Maret 2012
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.
Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.
Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.
"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.
Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.
"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.
Pulau Cocos
Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.
Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.
"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.
Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.
Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.
Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.
Keuntungan AS
Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.
"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.
Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.
Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.
"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.
Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.
Sumber : BBC.CO.UK
 |
| Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org) |
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.
Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.
Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.
"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.
Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.
"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.
Pulau Cocos
Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.
"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.
Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.
Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.
Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.
Keuntungan AS
Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.
"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.
Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.
Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.
"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.
Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.
Sumber : BBC.CO.UK
Label:
F-35,
RAAF
Perakitan F-35 pesanan Australia Segera Dimulai
18 Maret 2012
RAAF(AU-Australia) sesuai jadwal akan memperoleh 2 kiriman pesawat kiriman perdana pada 2014(Photo : JSF)
JSF(F-35, joint strike fighter) pertama, yang akan di gunakan sebagai baris depan armada tempur Australia, akan segera dikerjakan minggu ini.
Wakil marsekal udara Kym Osley, ketua program new air combat capability, menyangkal kritisi terhadap JSF, seperti dilayangkan oleh organisasi Air Power Australia (APA) yang menyatakan data dari pengujian pesawat tersebut belum memenuhi klasifikasi performa yang di inginkan oleh AS.
Beliau menyatakan RAAF tetap pada jadwalnya akan menerima dua pesawat kiriman perdana pada 2014
"Pesawat kita akan mulai di kerjakan dalam beberapa minggu kedepan," dalam keteranganya di komite parlement.
Saat ini Australia berkomitmen untuk membeli 14 F-35, yang pengiriman perdananya di mulai pada 2014, dan sisanya akan selesai antara tahun 2015 sampai 2017.
Keputusan untuk menambah pemesanan sebanyak 58 unit akan di putuskan tahun depan. RAAF berharap pesawat akan dapat di dengan kekuatan penuh pada 2018.
JSF yang mengalami banyak kritisi mengenai molornya jadwal pengembangan, mahal, dan tidak akan sehandal yang di janjikan.
Pada sesi dengar pendapat bulan lalu APA menyatakan JSF tidak sepadan kemampuanya di banding pesawat dan sistem radar Russia dan Cina terbaru , juga akan lebih mahal dibanding dengan kemampuan yang dimiliki F-22 Raptor.
Mereka menyatakan pesawat baru seperti PAK-FA milik Russia atau J-20 milik Cina terbukti menunjukkan ancaman yang nyata bagi F-35
"Tidak ada perkembangan yang berarti dari proses pengembangan pesawat ini."ungkapnya.
"Kita punya pilot yang sudah mencoba simulasi pesawat tersebut dan mereka heran dengan kemampuan yang dimiliki."
Dephan akan menyatakan laporanya terhadap JSF akhir tahun ini, yang akan memberikan jeda waktu untuk melihat perkembangan JSF, akankah terjadi penundaan dalam pengembangan kemampuan tempur JSF yang mengakibatkan
celah yang harus di tutupi dengan pembelian Boeing Super Hornet.
Wakil Marsekal Udara Osley menyatakan kemungkinan akan adanya keterlambatan dalam pengembangan perangkat lunak.
"Setiap indikasi yang menjurus kepada keterlambatan dalam setiap jadwal pengembangan akan menjadi perhatian kami."
Beliau juga menyatakan akan mengawasi setiap tahap pengembangan perangkat lunak.
"Kita memiliki persyaratan yang ketat dan memiliki batas minimum yang di butuhkan untuk IOC, dan saya akan mengawasi agar persyaratan minimal akan terpenuhi."
Sumber : BusinessSpectator
JSF(F-35, joint strike fighter) pertama, yang akan di gunakan sebagai baris depan armada tempur Australia, akan segera dikerjakan minggu ini.
Wakil marsekal udara Kym Osley, ketua program new air combat capability, menyangkal kritisi terhadap JSF, seperti dilayangkan oleh organisasi Air Power Australia (APA) yang menyatakan data dari pengujian pesawat tersebut belum memenuhi klasifikasi performa yang di inginkan oleh AS.
Beliau menyatakan RAAF tetap pada jadwalnya akan menerima dua pesawat kiriman perdana pada 2014
"Pesawat kita akan mulai di kerjakan dalam beberapa minggu kedepan," dalam keteranganya di komite parlement.
Saat ini Australia berkomitmen untuk membeli 14 F-35, yang pengiriman perdananya di mulai pada 2014, dan sisanya akan selesai antara tahun 2015 sampai 2017.
Keputusan untuk menambah pemesanan sebanyak 58 unit akan di putuskan tahun depan. RAAF berharap pesawat akan dapat di dengan kekuatan penuh pada 2018.
JSF yang mengalami banyak kritisi mengenai molornya jadwal pengembangan, mahal, dan tidak akan sehandal yang di janjikan.
Pada sesi dengar pendapat bulan lalu APA menyatakan JSF tidak sepadan kemampuanya di banding pesawat dan sistem radar Russia dan Cina terbaru , juga akan lebih mahal dibanding dengan kemampuan yang dimiliki F-22 Raptor.
Mereka menyatakan pesawat baru seperti PAK-FA milik Russia atau J-20 milik Cina terbukti menunjukkan ancaman yang nyata bagi F-35
"Tidak ada perkembangan yang berarti dari proses pengembangan pesawat ini."ungkapnya.
"Kita punya pilot yang sudah mencoba simulasi pesawat tersebut dan mereka heran dengan kemampuan yang dimiliki."
Dephan akan menyatakan laporanya terhadap JSF akhir tahun ini, yang akan memberikan jeda waktu untuk melihat perkembangan JSF, akankah terjadi penundaan dalam pengembangan kemampuan tempur JSF yang mengakibatkan
celah yang harus di tutupi dengan pembelian Boeing Super Hornet.
Wakil Marsekal Udara Osley menyatakan kemungkinan akan adanya keterlambatan dalam pengembangan perangkat lunak.
"Setiap indikasi yang menjurus kepada keterlambatan dalam setiap jadwal pengembangan akan menjadi perhatian kami."
Beliau juga menyatakan akan mengawasi setiap tahap pengembangan perangkat lunak.
"Kita memiliki persyaratan yang ketat dan memiliki batas minimum yang di butuhkan untuk IOC, dan saya akan mengawasi agar persyaratan minimal akan terpenuhi."
Sumber : BusinessSpectator
Label:
MH-60R,
RAAF
Sikorsky MH-60R ASW helicopter (photo : Sikorsky)
Modifikasi ringan MH-60R AL Australia
10 Maret 2012
Sikorsky MH-60R ASW helicopter (photo : Sikorsky) AIR 9000 tahap 8 sedang berusaha mendapatkan sistem penunjang dan persenjataan dari 24 helikopter MH-60R Seahawk Romeo, untuk menambah kemampuan 16 S-70B-2 Seahawk yang sudah uzur, dan proyek Seasprite yang di tunda.
MH-60R adalah platform yang masih di gunakan AL Amerika, dengan total produksi 100 unit dan pencapaian 90.000 jam terbang. Helikopter ini akan di persenjatai dengan rudal anti tank Hellfire, torpedo Mk 54, sonar beserta peluncurnya, radar multi-peran, dan sistem pertahan terpadu. Tugas utama helikopter ini adalah operasi anti kapal selam dan operasi anti kapal permukaan,namun dapat juga dipergunakan sebagai helikopter angkut, intai, dan SAR.
MH-60R adalah helikopter yang sudah memiliki konfigurasi tertentu, tetapi akan di modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan AL Australia. Semua helikopter akan di produksi dengan konfigurasi standar AL Amerika, sedangkan tahap modifikasi akan dilaksanakan pada periode 2018-2020.Proyek ini juga meliputi modifikasi kedua fregat kelas Anzac dan kapar perusak udara kelas Hobart.
Persetujuan dalam pengadaan MH-60R telah di umumkan pada 16 Juni 2011. DMO (Pabrik MH-60R) merencanakan kedatangan helikopter pertama pada 2014, dan dapat di gunakan secara penuh pada 2015.
MH-60R adalah platform yang masih di gunakan AL Amerika, dengan total produksi 100 unit dan pencapaian 90.000 jam terbang. Helikopter ini akan di persenjatai dengan rudal anti tank Hellfire, torpedo Mk 54, sonar beserta peluncurnya, radar multi-peran, dan sistem pertahan terpadu. Tugas utama helikopter ini adalah operasi anti kapal selam dan operasi anti kapal permukaan,namun dapat juga dipergunakan sebagai helikopter angkut, intai, dan SAR.
MH-60R adalah helikopter yang sudah memiliki konfigurasi tertentu, tetapi akan di modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan AL Australia. Semua helikopter akan di produksi dengan konfigurasi standar AL Amerika, sedangkan tahap modifikasi akan dilaksanakan pada periode 2018-2020.Proyek ini juga meliputi modifikasi kedua fregat kelas Anzac dan kapar perusak udara kelas Hobart.
Persetujuan dalam pengadaan MH-60R telah di umumkan pada 16 Juni 2011. DMO (Pabrik MH-60R) merencanakan kedatangan helikopter pertama pada 2014, dan dapat di gunakan secara penuh pada 2015.
Sumber : DEPHAN Australia
Label:
F/A-18,
RAAF
Pemerintah Australia akan menyalurkan lebih dari $200 juta untuk merevitalisasi armada udaranya
RAAF(angkatan udara Australia) membeli 24 Boeing Super Hornet dengan harga $6 milyar dari AL Amerika, untuk mengisi kekosongan yang di sebabkan oleh di kandangkanya F-111 dan akan mendapatkan 14 unit kiriman pertama akhir dekade ini.
Model G mulai di gunakan oleh AL Amerika pada 2008 dan memungkinkan untuk digunakan sebagai pengacau radar lawan untuk melindungi dari ancaman rudal.
Model G yang di sebut Growler merupakan "Next Generation Jammer"(pengacau radar generasi lanjut)yang menggunakan teknologi radar yang canggih yang di buat oleh Northrop Grumman yang dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran.
Australia membeli 12 unit Super Hornet yang siap di upgrade menjadi model G selama proses produksi dengan biaya $35 juta. Retrofit dari pesawat yang telah di buat belum pernah di lakukan sebelumnya, dan akan memakan biaya antara $200 juta sampai $300 juta.
Retrofit ini akan di lakukan di pabrik Boeing di St Louis dan sisanya akan di lakukan di pangkalan RAAF Amberley di Brisbane.
SUMBER : Adelaide Now
200 Juta Dollar Untuk Merevitalisasi Armada Australia
Pemerintah Australia akan menyalurkan lebih dari $200 juta untuk merevitalisasi armada udaranya
RAAF(angkatan udara Australia) membeli 24 Boeing Super Hornet dengan harga $6 milyar dari AL Amerika, untuk mengisi kekosongan yang di sebabkan oleh di kandangkanya F-111 dan akan mendapatkan 14 unit kiriman pertama akhir dekade ini.
Model G mulai di gunakan oleh AL Amerika pada 2008 dan memungkinkan untuk digunakan sebagai pengacau radar lawan untuk melindungi dari ancaman rudal.
Model G yang di sebut Growler merupakan "Next Generation Jammer"(pengacau radar generasi lanjut)yang menggunakan teknologi radar yang canggih yang di buat oleh Northrop Grumman yang dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran.
Australia membeli 12 unit Super Hornet yang siap di upgrade menjadi model G selama proses produksi dengan biaya $35 juta. Retrofit dari pesawat yang telah di buat belum pernah di lakukan sebelumnya, dan akan memakan biaya antara $200 juta sampai $300 juta.
Retrofit ini akan di lakukan di pabrik Boeing di St Louis dan sisanya akan di lakukan di pangkalan RAAF Amberley di Brisbane.
SUMBER : Adelaide Now
Langganan:
Postingan (Atom)
