AS Tidak Meminta Pulau Cocos Kepada Australia

30 Maret 2012

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Michael Tene, mengatakan berdasarkan pembicaraan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan Menteri Luar negeri Australia, pihak Amerika Serikat tidak pernah meminta Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat mata-mata.

Australia juga tidak pernah menawarkannya kepada pihak Amerika. "Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Australia dengan Menteri Luar negeri Indonesia dalam pembicaraan teleponnya, dan itu kalau Anda cari di media Australia dimana Menteri Luar Negeri maupun Menteri Pertahanannya menyampaikan hal yang serupa," kata Michael saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/3).

Menurutnya, Indonesia tidak pernah mengirim surat protes kepada Australia selama ini seperti yang diberitakan Washington Post. "Kita memang tidak pernah mengeluarkan nota protes, sekali lagi masalahnya sendiri pun tidak ada masalah," katanya.

Dia menambahkan, di Australia sendiri, hal ini tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. "Australia mengatakan masalah ini tidak pernah dibicarakan setingkat Menteri antara pihak Amerika Serikat dan Australia, tidak pernah dimintakan oleh pihak Amerika Serikat dan tidak pernah ditawarkan oleh pihak Australia," katanya.

Kemhan RI Bantah Kirim Nota Protes

Sementara itu saat dimintai tanggapannya juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Hartind Asrin membantah pihaknya telah mengirim nota protes kepada pemerintah Australia terkait hal ini.

"Itukan rilisan Washington Post, kalau kita, yah itu wacana belum klir yah," katanya.

"Kalau dari kaca matanya Kementerian Pertahanan yah kita tidak bisa, itu kan negara lain, wilayahnya Australia, jadi kalau itu di wilayah Australia ya Australia yang berwenang. Kita tidak ada kewenangan di sana," katanya menjelaskan.

"Cuma kalau memang itu jadi, saat ini kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja, monitoring saja. Jadi suatu bila itu jadi, kita punya teritotorial dan kedaulatan udara harus kita jaga." Indonesia tidak akan membiarkan wilayah kedaulatan udaranya dilanggar suatu saat nanti. "Kalau ada yang melanggar yah kita intercept," katanya.

"Soal nota protes, itu kesalahan mereka, itu kesalahan kutip saja. Nggak ada. Jadi kalau minta kejelasan posisi pemerintah itu di Kemlu, Juru bicara Menteri Luar Negeri, karena itu hubungan diplomatik yah," katanya.

Menurutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti bentuk pangkalan yang akan dibangun di Pulau Cocos. "Kalau pangkalan militer itu ada di Darwin, ini beda lagi, makanya ini masih wacana, kita belum tahu pasti apa itu bentuknya," katanya.

Sumber : JURNAS.COM

Wamenhan Tinjau Hercules Hasil Retrofit ARINC

30 Maret 2012

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung ke pesawat angkut TNI AU jenis Hercules C-130 A-1323, di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba di Indonesia pada 17 Februari lalu diawaki oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI AU langsung dari AS. Kedatangan pesawat ini didukung oleh empat teknisi dari pihak ARINC, perusahaan yang ditunjuk meretrofit Hercules TNI AU tesebut.



Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada 24 Februari dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Kementrian Pertahanan dan DPR Bahas Shopping List hingga 2014 yang Dibiayai Pinjaman

28 Maret 2012

Marinir diusulkan untuk mendapatkan tambahan kendaraan 8x8 BTR-80A sebanyak 14 unit sehingga menjadi total 26 unit dan tank BMP-3F sebanyak 37 unit sehingga total menjadi 54 unit (photo : Kaskus Militer)

Ketua HLC dan Komisi I DPR Bahas Rencana Modernisasi Alutsista Melalui APP 2010-2014

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja (shopping list) alutsista bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.

TNI AL mengusulkan untuk membeli tiga kapal multi-role light frigates ex Nakhoda Ragam class (photo : Deadmans Handle)

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi Su-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI. (MAW/SR).

(DMC)

Puluhan Roket Produksi Indonesia Berhasil Diujicobakan

28 Maret 2012

Roket R-Han 122 yang diujicoba telah dipasang di atas platform truk GAZ-63 (eks BM-14) dan truk Perkasa (all photos : Audrey)

Baturaja, Sumsel (ANTARA News) - Sebanyak 50 Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil diujicobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara, di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu.

Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek, Budi Teguh Raharjo sempat menunjukkan contoh roket R-Han 122 itu, kepada Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum melakukan uji coba roket tersebut.

Sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 diujicobakan sebagai hasil pengembangan konsorsium dari Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis, guna mendukung kemandirian roket 2014 bagi Kementerian Pertahanan.

Roket R-Han 122 memiliki kecepatan maksimum 1,8 mach dan jarak tembak hingga 15 km.

Selain Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah pejabat Pemptov Sumsel dan Pemkab OKU, beberapa petinggi TNI, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyotomo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Gatot Numantyo ikut pula saat menyaksikan uji coba roket R-Han 122.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan melakukan pengecekan pada mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

(Antara)

2014, Indonesia Siapkan Roket 100 Kilometer

Rencana pengembangan roket R-Han 122 (photo : Defense Studies

BATURAJA, KOMPAS - Tahun 2014 ditargetkan Indonesia sudah mampu membuat sendiri roket berdaya jelajah di atas 100 kilometer. Roket tersebut merupakan proyek jangka panjang dan kolaborasi teknokrat dan birokrat.
"Ini sebuah perjalanan maraton kebangkitan industri pertahanan kita," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (28/3), seusai menyaksikan uji coba R-Han 122 milimeter di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Sumatera Selatan.
Uji coba ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan uji-uji sebelurnnya. Sebelumnya, November 2011, peluncuran roket dilakukan dari dudukan berupa karung. Saat ini, PT Pindad sudah membuat peluncur roket yang terdiri atas 16 tabung.
Sjafrie menilai, terjadi kemajuan yang signifikan walaupun harus ada pengembangan kualitas. Rencana berikutnya adalah mengadakan transfer teknologi untuk perbaikan. "Targetnya, jarak tempuhnya tahun 2014 sudah tiga digit dan akan menggunakan seluruh kemampuan multilaunch rocket system," ujarnya.
Saat ini R-Han 122 yang berkaliber 122 millimeter itu memiliki jarak tempuh 14 kilometer. Roket ini diproduksi bersama oleh Kementerian Pertahanan serta Kementerian Riset dan Teknologi.
PT Dahana membuat bahan peledaknya, PT Krakatau Steel membuat baja untuk nozzle dan merakitnya, sementara PT Dirgantara Indonesia memproduksi berbagai komponen seperti selongsong dan sirip.
PT Pindad membuat hulu ledak (warhead) dan memodifikasi mobil untuk peluncur 16 tabung yang bisa berputar 360 derajat.
"Uji coba hari ini penting karena berarti kita sudah membuktikan bahwa konsep kita sudah benar, tinggal memperbaiki saja," kata Direktur Utarna PT Pindad Adik A Soedarsono.
Roket dalam strategi militer sangat penting dalam penangkalan dan penolakan.
Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Brigjen Aryadi Patmanegara menjelaskan, kalau sudah bisa diproduksi di dalam negeri, akan sangat efisien. Sebab, seperti roket yang dibeli Singapura dan Malaysia, dengan jangkauan 43 kilometer dan 40 kilometer, harga seluruh sistemnya, termasuk 18 kendaraan peluncur, mencapai Rp 3 triliun. (EDN)
(Kompas)

Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia

29 Maret 2012

Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos

Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber : BBC.CO.UK

Tiga Perusahaan Nasional Siap Pasok Radar Pertahanan Udara dengan ToT

26 Maret 2012

Radar Northrop Grumman AN/TPS-78 (photo : Northrop Grumman)

Bertempat di Jakarta Convention Center, pada tanggal 21-23 Maret 2012 digelar perhelatan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang diikuti dengan penyelenggaran pemeran Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX 2012). Pameran ini lebih banyak menampilkan alutsista produksi dalam negeri, meskipun beberapa peserta ada juga yang berasal dari negara lain.

Defense Studies menyempatkan diri untuk berkunjung ke anjungan PT LEN, PT INTI, dan PT CMI dalam kesiapannya untuk mengikuti tender pengadaan radar pertahanan udara setelah Thales Raytheon Systems menyelesaikan pemasangan tiga radar pertahanan udara jenis Master-T di Merauke, Saumlaki dan Timika.

Berkenaan dengan rencana pemenuhan MEF hingga tahun 2024 dalam bentuk tersedianya 32 instalasi radar yang dapat mengcover seluruh wilayah Nusantara maka beberapa daerah direncanakan untuk dipasang radar antara lain Jayapura, Manokwari, Morotai, Poso, Singkawang, dan Tabulang. Tender terakhir yang dilaksanakan mensyaratkan radar pertahanan udara jarak jauh jenis 3D dengan jangkauan 400km.

PT. Inti dan Northrop Grumman

PT Inti rencananya akan menggandeng perusahaan asal AS NorthropGrumman, radar yang ditawarkan adalah AN/TPS-78 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari AN/TPS-70 yang telah menyandang predikat ‘combat proven’ dan digunakan di lebih dari 20 negara termasuk Thailand. Radar ini disebutkan mempunyai keunggulan dalam air mobility. Keseluruhan sistem dapat diangkut dalam satu pesawat C-130 Hercules dan dapat diinstall dalam 30 menit. Keunggulan lainnya adalah radar ini lebih tahan jamming.

AN/TPS-78 adalah radar 3D yang beroperasi dalam frekuensi S-band (2-4 GHz) dan disebutkan mempunyai jangkauan 240 nautical miles (455km).

Kerjasama PT Inti dan Northrop Grumman akan dideklarasikan pada bulan April 2012 di Bali. Melalui kesepakatan tersebut PT Inti akan mendapatkan porsi pekerjaan 40% sedangkan sisanya dikerjakan oleh Northrop Grumman.

Radar Lockheed Martin AN/TPS-77 (photo : Lockheed Martin)

PT CMI Teknologi dan Lockheed Martin

PT CMI Teknologi telah menandatangani kerjasama dengan Lockheed Martin pada bulan Maret 2012. Sesuai dengan kesepakatan tersebut maka terhadap produk radar AN/TPS-77 yang dipasarkan oleh Lockheed Martin maupun CM-77 yang dipasarkan oleh PT CMI semuanya mengandung komponen modul buatan CMI.

Radar AN/TPS-77 beroperasi dalam frekuensi L-band (1-2 GHz), mempunyai jangkauan 250 nautical miles (463 km) dan telah digunakan di 22 negara, tetangga terdekat yang menggunakannya adalah Australia dan Singapore . Keunggulan radar ini adalah mampu mendeteksi sasaran di bawah horizon hingga -6°. Jika radar ini dipasang di atas bukit maka mampu mendeteksi penerbangan pesawat atau helicopter yang terbang rendah mengikuti kontur lembah.

PT CMI Teknologi sebagai perusahaan mikrowave asal Bandung sebelumnya telah berhasil membuat microwave signal processor untuk pesawat F-5 dan F-16 yang digunakan Indonesia ketika mengalami embargo. Kualitas produk yang dihasilkannya dinilai baik oleh Lockheed Martin sehingga memilihnya sebagai mitra untuk bekerja sama.

Radar Thales Raytheon Systems Groundmaster 400 (photo : Thales Raystehon Systems)

PT Len Industri dan Thales Raytheon Systems (TRS)

Thales Raytheon Systems baru saja menyelesaikan pemasangan 3 radar pertahanan udara jarak jauh jenis Master-T untuk Indonesia Bagian Timur. Dalam website resmi Thales Raytheon disebutkan bahwa TRS dan PT Len Industri telah sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan radar berikutnya bagi TNI, dan hal ini dibenarkan oleh anjungan PT Len Industri dalam pameran ini.

Mengenai jenis radar yang akan diajukan, pihak PT Len Industri mengatakan bahwa radar Master-T tetap akan diajukan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan radar seri lain yaitu Ground Master 400 (GM-400). Radar GM-400 ini telah dipesan juga oleh Angkatan Udara Malaysia.

Sama seperti radar Master-T, radar GM-400 beroperasi pada frekuensi S-band (2-4 GHz) dengan jangkauan 470 km. Disain radar GM-400 tergolong unik karena radar head dan cabin-nya digabung, meskipun hal ini akan membuat ukuran cabin menjadi kecil namun menjadikannya sebagai radar yang kompak.

Dari kerjasama PT Len dan TRS ini maka PT Len akan mendapatkan porsi 40% dalam muatan lokal jika duet ini memenangkan tender.

(Defense Studies)